Kamis, 02 April 2015

Pendidikan Layanan Dasar Pemerintah Daerah

Merujuk pada Amanat Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah daerah wajib memberikan layanan dasar yaitu pendidikan. Penekanan tersebut dapat terlihat dalam evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Titik cari pertama adalah berapa besar anggaran sektor pendidikan yang sudah dialokasikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, di Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015). “Ini yang selalu kami lakukan kepada semua pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, tentang keberpihakan anggaran pendidikan dalam APBD masing-masing pemerintrah daerah,” ucapnya.

Tanggung jawab antar jenjang pemerintahan, kata Reydonnyzar, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas mempersiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Sedangkan implementasi di desentralisasikan, atau diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Dalam undang-undang ini juga disebutkan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota, diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat fokus kepada penyiapan NSPK dalam kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat fokus melakukan sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan belanja transfer pusat ke daerah. Selain itu juga Kemendagri dapat melakukan penguatan dan penajaman program pendidikan melalui Pedoman Umum Penyusunan APBD. Pedoman tersebut diterbitkan setiap tahunnya pada bulan April bersama-sama kementerian/lembaga terkait, termasuk Kemendikbud.
“Pekerjaan besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat fokus pada peningkatan dan perluasan akses, sedangkan pemerintah daerah fokus pada peningkatan kualitas atau mutu,” pungkas Reydonnyzar.

SUMBER : kemdikbud.go.id
Continue Reading...

Selasa, 31 Maret 2015

Langkah Strategis Penguatan Pelaku Guru

Berbicara mengenai kejujuran di sekolah dan pendidikan karakter, aktor utamanya dalah guru. Apapun yang dituangkan dalam kurikulum tetap yang menjadi aktornya juga adalah guru. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan SDMPK dan Penjaminan Mutu Pendidikan Syawal Gultom, pada jumpa pers di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2015, di Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015).

“Bila guru tidak yang memulai, maka seluruh kompetensi yang ada dalam kurikulum tidak mungkin bisa dilakukan peserta didik,” tutur Syawal.
Mengingatkan kembali yang telah disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla saat pembukaan RNPK 2015, Syawal mengatakan, guru masih terus harus diberikan pelatihan. Merujuk hal yang disampaikan Wapres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus melakukan penguatan-penguatan kompetensi guru. Langkah strategis dalam memberikan penguatan kepada guru, Kemendikbud akan menekankan bahwa guru mata pelajaran harus tuntas menyelesaikan pengajaran mata pelajarannya tersebut.    

“Bagaimana cara mengajarkannya itu perlu kita benahi dahulu. Tidak cukup hanya bahasa yang baik dalam mengajarnya, tetapi juga bagaimana belajarnya harus diajarkan,” ujar Syawal.

 Setiap pembelajaran mata pelajaran (Mapel), kata dia, harus ditekankan bahwa mapel tersebut memiliki nilai yang berharga. Nilai ini harus ditanamkan di setiap proses belajar mengajar atau internalisasi. “Bagaimana anak-anak kita bisa menginternalisasi nilai-nilai setiap Mapel. Tidak sampai di situ, tetapi juga bagaimana perwujudan internalisasi itu dalam perilaku keseharian,” kata Syawal.

Kedepan, Syawal menekankan langkah strategis yang akan dilakukan sesuai dengan tema RNPK tahun 2015 “Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong”, Kemendikbud akan menekankan bahwa guru datang ke sekolah harus jelas indeks kompetensi dan kinerjanya. “Selain itu juga pengawas sekolah juga harus jelas indeks kinerjanya, dan Indeks keefektifan sekolah juga harus jelas,” pungkas Syawal.

SUMBER : kemdibud.go.id
Continue Reading...

Utamakan Ujian Nasional Berintegritas


Tahun ini ada yang berbeda dari pelaksanaan ujian nasional (UN). Karena tidak lagi menjadi syarat kelulusan, maka pelaksanaan UN yang berintegritas harus diutamakan. Demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Furqon.
 
“Yang ditekankan tahun ini adalah menomor satukan kejujuran dalam pelaksanaan UN. Jangan kita melaksanakan program dengan mengorbankan karakter siswa,” ujar Furqon.
 
Ia menambahkan, untuk mendukung upaya pelaksanaan UN yang berintegritas, Kemendikbud melakukan dua upaya. Komunikasi, kata Furqon, sebagai upaya pertama. Komunikasi yang dilakukan adalah mengkampanyekan pelaksanaan UN yang berintegritas kepada semua pihak, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan satuan pendidikan. Kemendikbud juga melakukan dialog tentang pentingnya mendidik anak-anak bangsa yang berintegritas, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang inspiratif di masa depan.
 
 “Bagi orang-orang yang tidak berintegritas, maka mereka akan tersisihkan dalam percaturan global. Oleh sebab itu tanamkan jiwa berintegritas dalam diri anak-anak kita,” ucap Furqon.
 
Selain melakukan komunikasi dengan berkampanye dan dialog, Kemendikbud juga melakukan analisis tentang indeks integritas setiap sekolah. Furqon mengatakan, hasil dari analisis ini akan disampaikan per provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Dari hasil analisis jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), akan disampaikan ke tingkat perguruan tinggi, khususnya panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
 
“Dengan hasil analisis tersebut, diharapkan ujian nasional dapat menjadi bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru,” kata Furqon.   
  
Selanjutnya mengenai persiapan pencetakan naskah soal ujian nasional berbahan kertas, tutur Furqon, sampai dengan hari kemarin sudah mencapai sekitar 99,6 persen. Ia mengharapkan pada hari ini sudah mencapai 100 persen naskah UN siap kirim. “Sesuai dengan pantauan kami sampai saat ini tidak ada keterlambatan pengiriman naskah soal UN. Kami belum mendengarkan adanya hambatan-hambatan pengiriman dan penggandaan soal-soal un,” pungkas Furqon.

SUMBER : kemdikbud.go.id
Continue Reading...